Heboh, Badan Pertanahan Nunukan Diperkarakan Ke Peradilan Komisi Informasi, Ada Apa? – ZonaTalk


Heboh, Badan Pertanahan Nunukan Diperkarakan Ke Peradilan Komisi Informasi, Ada Apa?

Berita Baru, Jakarta – Telah berlangsung sidang perdana sengketa informasi publik antara Jamri, S.Pd Kepala Desa Bebanas, selaku Pemohon informasi melawan Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan, pada 22 Juli 2022. Adapun informasi publik yang menjadi objek sengketa adalah Dokumen perizinan Hak Guna Usaha (HGU) https://beritabaru.co/tag/pt-karang-juang-hijau-lestari/PT. Karang Juang Hijau Lestari dan PT. Bulungan Hijau Perkasa yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Nunukan. 

Proses sidang perdana yang terjadi dipimpin oleh tiga orang Majelis Hakim Komisioner dihadiri oleh Termohon atau Kuasanya dan juga dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya. Sidang dimulai dengan agenda pemeriksaan awal mulai dari identitas para pihak ringkasan permohonan, lalu pada akhirnya Majelis Hakim Komisioner menyatakan bahwa sengketa informasi ini layak untuk dilanjutkan ke tahap mediasi. 

“Sebetulnya yang menjadi penyebab persoalan ini menjadi sengketa di Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara (Kaltara) dikarenakan surat permohonan informasi Pemohon tidak direspon oleh Termohon, begitupun dengan surat keberatan informasi Pemohon, kembali tidak respon oleh Termohon sehingga secara terpaksa Pemohon melayangkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke KI Kaltara.” Jelas Darwis selaku Kuasa Pemohon yang juga Direktur Green of Bonreo (GoB). 

Sesungguhnya, badan publik mempunyai kewajiban merespon dan memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon informasi, baik itu Pemohon individu maupun Pemohon berupa badan hukum. Hal ini dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28F yang kemudian diturunkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka dengan demikian, hak atas informasi merupakan hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara, dalam hal perkara a quo yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan untuk memenuhinya. Tegasnya. 

Dalam proses mediasi kemarin, menghasilkan point kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat dalam kesepakatan mediasi No: 004/REG-PSI/V/2022 diantaranya sebagai berikut: 

  1. Pada prinsipnya Termohon setuju memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon; 
  2. Informasi akan diberikan dalam waktu empat belas hari kerja yaitu terhitung sejak tanggal, 22 Juli 2022 s/d 22 Agustus 2022; 
  3. Apabila Termohon dalam waktu yang telah disepakati tidak memberikan informasi maka mediasi dianggap tidak terpenuhi dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang Ajudikasi. 

Saya selaku kuasa Pemohon, mengapresiasi sikap BPN Kab. Nunukan atau kuasanya yang telah menyatakan bersedia memberikan informasi yang diminta oleh warga. Harapannya BPN Kab. Nunukan selaku badan publik tetap konsisten dengan kesepakatan mediasi, yakni memberikan informasi dan dokumen yang diminta dalam 14 (empat belas hari) kerja ke depan. Tentu, hal ini sangat baik sebagai bentuk pelayanan publik terhadap orang biasa khususnya Masyarakat Adat Dayak Agabag yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari daya rusak ekspansi perkebunan kelapa sawit dan juga dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia karena hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. (Rilis dari Jatamnas/ Editor: Muiz)



ZONATALK
[ad_3]