Herry Wirawan Kasus Seksual di Vonis Seumur Hidup

ZONATALK.com – Kementerian Pemberdayaan wanita serta perlindungan Anak menghormati putusan majelis hakim PN Bandung yang memvonis seumur hidup pada Herry Wirawan, terdakwa pelaku kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pada Bandung, Jawa Barat.

“Kemen PPPA menghormati putusan penjara seumur hidup meski putusan hakim tidak sama menggunakan tuntutan JPU,”. Kata Menteri Pemberdayaan wanita dan perlindungan Anak Bintang Puspayoga melalui siaran pers, Jakarta, Selasa.

ia mengharapkan setiap vonis bisa mengakibatkan pengaruh jera, bukan hanya pada pelaku, melainkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa berulang.

Baca Juga; Lonjakan Covid-19, MK Tunda Persidangan Sampai 20 Februari 2022

Herry Wirawan di Vonis Seumur Hidup

Pada sidang pembacaan putusan majelis hakim PN Bandung, Selasa. Terdakwa yang seorang pendidik dan pemilik pondok pesantren tadi di nyatakan terbukti secara legal serta meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga menyebabkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana pada dakwaan utama.

Majelis hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa menggunakan pidana penjara seumur hayati.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sinkron menggunakan Pasal 81 ayat (1), ayat (tiga), serta ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang angka 17 Tahun 2016 ihwal Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana dakwaan utama.

Selain itu, majelis hakim pula membebankan restitusi (ganti rugi) kepada Kementerian Pemberdayaan wanita serta proteksi Anak terhadap anak berasal 12 korban pelecehan seksual terdakwa sebanyak Rp331.527.186,00.

“Terhadap penetapan restitusi masih menunggu putusan yang inkrah serta ketika ini Kemen PPPA akan membahasnya dengan LPSK,” kata Menteri Bintang.

tetapi, Bintang menegaskan bahwa putusan hakim terhadap penetapan restitusi tidak memiliki dasar hukum. Pada kasus ini, Kemen PPPA tidak bisa menjadi pihak ketiga yg menanggung restitusi.

Baca Juga; Kepolisian Lakukan Evaluasi dan Tingkatkan Vaksinasi Secepatnya

Di Vonis Seumur Hidup

Merujuk di Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi serta Korban. Yang di maksud menggunakan restitusi adalah ganti kerugian yang di berikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tak di bebankan kepada Negara.

Selain restitusi, majelis hakim jua menetapkan sembilan orang korban dan anak korban di serahkan perawatannya pada Pemprov Jawa Barat. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis wilayah perlindungan wanita serta Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat menggunakan di lakukan penilaian secara terencana dan Bila dalam waktu tertentu para korban serta anak korban di evaluasi sudah pulih secara fisik dan mental, akan di kembalikan kepada keluarganya.

Kemen PPPA mengapresiasi putusan yg mengatur keberlanjutan pemenuhan hak anak-anak korban dan upaya perawatan fisik serta psikis sembilan korban dan para anak korban pada bawah pantauan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada hal ini UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” kata Menteri PPPA.