Profil Indrasari Wisnu Wardhana, Tersangka Kasus Korupsi Minyak goreng, Simak Penjelasan Disini

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, menjaga tersangka masalah korupsi. Penetapan tadi berkaitan dengan pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang menjadi bahan baku minyak goreng.

Selain Indrasari, Kejagung jua memutuskan 3 tersangka lain asal pihak partikelir. 3 orang tadi yaitu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau group berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar botani Indonesia berinisial MPT, serta General Manager PT isu terkini Mas berinisial PT.

Ketiga perusahaan tersebut sebenarnya tidak mendapatkan persetujuan ekpor karena tidak memenuhi syarat. Alasannya, perusahaan tersebut sudah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan penjualan di dalam negeri. lalu. Tidak mendistribusikan minyak goreng di pada negeri sebagaimana kewajiban dalam DMI, yaitu 20% dari total ekspor.

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, perbuatan para mafia minyak goreng ini menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa tahun kemudian. Kenaikan harga ini berdampak pada kerugian negara.

Kenaikann harga minyak goreng pula mengakibatkan konsumsi minyak goreng pada sektor tempat tinggal tangga serta industri kecil menurun. Kenaikan harga tadi juga membentuk warga mengalami kesulitan. Pemberitaan ihwal penetapan tersangka ini membuat banyak rakyat bertanya-tanya siapa sebenarnya Indrasari Wisnu Wardhana? serta bagaimana sepak terjangnya? Simak penjelasan ini dia.

Baca Juga; Update Harga Minyak Goreng Hari Ini di Indomaret dan Alfamart, Yuk Cek Disini

Profil Indrasari Wisnu Wardhana

Perjalanan Karir Indrasari Wisnu Wardhana

Mengutip asal idxchannel.com, Indrasari Wisnu Wardhana menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sejak 20 Desember 2021. Sebelum menjadi Dirjen PLN Kemendag, Indrasari pernah menjabat menjadi ketua Badan supervisi Perdagangan Berjangka serta Komoditi (Bappebti).

Selain itu, dia juga pernah menjabat menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka serta Komoditi (Bappebti). Tidak hanya itu, Indrasari juga pernah menjabat menjadi Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III.

Kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana

Sesuai data pada situs e-LHKPN, di sebutkan bahwa Indrasari Wisnu Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke kpk (kpk) pada 19 Maret 2021 buat periode 2022. Mengutip www.tempo.co, total kekayaan Indrasari tercatat sebesar Rp 4,4 miliar, yg terdiri atas tiga tanah serta bangunan senilai Rp 3,35 miliar. Aset tidak bergerak tersebut berada pada Tangerang Selatan serta Bogor.

Selain itu, Indrasari Wisnu Wrdhana jua memiliki aset bergerak di antaranya:

  • Motor Honda Scoopy senilai Rp 10,5 juta.
  • mobil Honda Civic senilai Rp 435 juta.
  • Harta bergerak lainnya lebih kurang Rp 68,2 juta
  • Kas senilai Rp 872 juta.

Selain itu, di sebutkan bahwa Indrasari pula mempunyai utang atau liabilitas sebanyak Rp 248 juta.

Baca Juga; Biaya Haji 2022 Rp 39,8 Juta per Jemaah, Cek Penjelasan Lengkapnya

Kasus aturan Indrasari Wisnu Wardhana

Sebelum menjadi tersangka kasus korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO). Indrasari Wisnu Wardhana pula pernah terjerat kasus korupsi lain. Melansir berasal www.bunyi.com, di 2019, dia pernah dipanggil kpk terkait masalah suap impor bawang putih sang I Nyoman Dhamantra. Mantan anggota dpr (dewan perwakilan rakyat). Ia juga pernah di periksa komisi pemberantasan korupsi menjadi saksi kasus suap impor ikan di Perum Perindo oleh eks Direktur utama Perindo, Risyanto Suanda.

pada masalah korupsi minyak goreng waktu ini, Indrasari beserta dengan tiga tersangka lainnya di kenakan pelanggaran atas Pasal 54 ayat 1 alfabet a serta dua huruf a,b,c, serta F Undang-Undang angka 7 Tahun 2014 wacana Perdagangan.

tidak hanya itu, mereka juga diketahui melanggar 3 ketentuan di Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nomor dua Perdagangan Luar Negeri ihwal Petunjuk Teknis pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.

Mafia minyak goreng ini pula melanggar Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 Tahun 2022 Jo nomor 170 Tahun 2022 perihal penetapan jumlah buat distribusi kebutuhan pada negeri serta harga penjualan di dalam negeri.

Itulah ulasan sekilas tentang Indrasari Wisnu Wardhana mulai asal perjalanan karir hingga beberapa perkara aturan yang pernah melibatkannya.