Meminta Meninjau Ulang Tata Cara Pencairan JHT, Ucap Puan Maharani

ZONATALK.com – Koordinator DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian tenaga Kerja (Kemenaker) buat meninjau ulang pencairan JHT (jaminan Hari Tua) bagi masyarakat.

“Perlu diingat, JHT bukanlah dana berasal Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi sebab berasal berasal deretan rabat honor teman-teman pekerja, termasuk buruh,” kata Puan dalam informasi tertulisnya pada Jakarta, Senin (14/2).

Puan berkata hal itu menyoroti Peraturan Menteri energi Kerja (Permenaker) nomor 2 tahun 2022 tentang istiadat dan Persyaratan Pembayaran Manfaat jaminan Hari Tua (JHT) yg bisa banyak penolakan. Poly penolakan Karena permenaker baru ini mengganti cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru mampu di lakukan 100 % ketika pekerja berada di usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami stigma total permanen, dan meninggal dunia (pada ahli waris).

“Kebijakan itu sinkron menggunakan peruntukan JHT. namun, kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja,” kata Puan.

Baca Juga; Investasi UMKM Kota Batam, Rp76 Miliar Akan di Gelontarkan

Beliau menilai permenaker ini memberatkan para pekerja yg membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi, pada kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit pekerja yg kemudian di rumahkan atau bahkan terpaksa keluar berasal tempatnya bekerja.

“banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut menjadi modal usaha, atau mungkin buat bertahan hayati berasal beratnya syarat ekonomi ketika ini. Sekali lagi, JHT ialah hak pekerja,” ucapnya menandaskan.

Meski para pekerja yang terdampak PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa memanfaatkan acara agunan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal tersebut di sebut tidak relatif. Puan menilai JKP bukan solusi cepat bagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi.

“acara JKP sendiri baru mau akan di luncurkan akhir bulan ini. buat bisa memanfaatkannya. Pekerja yg di-PHK wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yg prosesnya tidak sebentar,” ungkapnya.

Baca Juga; Pertama Kali Indonesia Ekspor Mobil ke Pasar Australia

Meninjau Ulang Tata Cara Pencairan JHT

Salah satu kriteria bagi penerima manfaat JKP merupakan dengan membayar iuran acara JKP 6 bulan berturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan ketika masih bekerja. Belum lagi dana yg di terima pun tidak bisa langsung mirip layaknya JHT.

“Lantas bagaimana dengan pekerja yang lalu mengalami PHK buat 24 bulan ke depan serta membutuhkan dana? Mereka tidak bisa langsung menerima manfaat JKP, tetapi jua tak bisa mencairkan JHT,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menilai subsidi atau bantuan sosial dari Pemerintah tidak bisa menjadi jawaban utama buat warga yang terkena akibat PHK. Selain sebab acara tersebut belum mampu menjangkau semua korban PHK, subsidi serta bansos bukan solusi jangka panjang.
“Padahal, rakyat harus terus melanjutkan hidup. Mereka wajib bisa bertahan dengan mencari nafkah buat menghidupi diri dan keluarganya,” kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

sebab itu, istilah Puan, Permenaker angka 02 Tahun 2022 di cermati balik. Ia juga mengingatkan Pemerintah buat melibatkan semua pihak terkait dalam pembahasan masalah JHT, termasuk perwakilan para pekerja/buruh dan dpr.

“pada membuat kebijakan, Pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dan pula perlu mendengarkan pertimbangan asal dewan perwakilan rakyat sebagai forum perwakilan rakyat,” istilah Puan.