Terkait Investasi Kripto, Kemendag Siap Bersinergi dengan Lembaga Lain

ZONATALK.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap bersinergi dengan lembaga lain yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buat menciptakan kebijakan yang tepat terkait investasi kripto guna melindungi konsumen dan kepentingan nasional secara umum.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam keterangannya pada Jakarta, Selasa mengatakan aset kripto merupakan sebuah realitas yg wajib di sikapi dengan tepat oleh pemerintah. karena, aset kripto dapat menyampaikan manfaat yang besar kepada rakyat luas Jika fungsinya kentara dan di dukung sang pemerintah.

“Kemendag melihat terdapat tantangan dalam mewujudkan perdagangan kripto yang sinkron menggunakan prinsip-prinsip proteksi dan keamanan konsumen. Kami siap bersinergi dan bekerja sama menggunakan semua forum termasuk BI, Kemenkeu dan OJK,” pungkasnya.

Baca Juga: Herry Wirawan Kasus Seksual di Vonis Seumur Hidup

Investasi Kripto, Kemendag Siap Bersinergi dengan Lembaga Lain

Terkait kebijakan OJK melarang jasa keuangan fasilitasi kripto, menurutnya, hal itu perlu di perjelas penerapannya apakah holistik atau ada penerangan serta batasan tertentu. Sebab, kebijakan yang tidak sempurna bisa menyebabkan akibat yang kontraproduktif dalam upaya penataan dan pengaturan perdagangan kripto.

“karena itu, maksud dari institusi keuangan tidak boleh memfasilitasi kripto dan NFT itu harus di jelaskan secara komprehensif. Yang absolut dari perspektif kami, semua transaksi jual beli kripto yg menggunakan rupiah wajib di lakukan melalui pedagang (trader) berasal Indonesia yg terdaftar di Bappebti,” ucapnya. (Investasi Kripto)

Baca Juga: Investasi UMKM Kota Batam, Rp76 Miliar Akan di Gelontarkan

Jerry menilai aset kripto yg di perlakukan sebagai aset di Indonesia merupakan ranah Bappebti pada bawah Kementerian Perdagangan. Sejak semula di sepakati sesuai undang-undang, kripto di perlakukan sebagai komoditas, sebagai akibatnya konsekuensinya pengaturannya ada pada bawah Bappebti.

“Kripto itu bukan alat pembayaran. Kripto itu adalah komoditas. serta perdagangan komoditas itu jua telah ada undang-undangnya. Sebab itu, sesuai dengan undang-undang, yg mengatur rapikan kelola perdagangan komoditas, termasuk kripto, adalah Beppebti di bawah Kemendag,” pungkasnya.

Jerry menambahkan komoditas tersebut justru wajib di dukung sang sektor keuangan supaya segala aktivitas jual beli aset kripto safety serta simpel.

“asal serta ke rupiah mampu dimaksimalkan serta di berdayakan di Indonesia,” ungkapnya.