Wajib Pajak ! Pemerintah Sudah Dapatkan Beberapa Triliun Lewat PPS

ZONA TALK – Memasuki pekan ke-2 Februari, mesti wajib pajak yang ikuti program pengungkapan sukarela atau PPS sampai 12 Februari 2022 sebanyak 12.763 orang, dengan 14.122 surat keterangan.

Di kutip berasal dari web site formal Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Minggu (13/2/2022), tercatat nilai pengungkapan harta yang udah terdata capai Rp 13,5 triliun.

Adapun rinciannya, untuk deklarasi berasal dari dalam negeri sebesar Rp 11,8 triliun. Sedangkan deklarasi berasal dari luar negeri capai Rp 880,61 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Akan Perbaiki Produktivitas Kebun Kelapa Sawit Indonesia

Dari keseluruhan tersebut, jumlah harta yang akan di investasikan ke instrumen surat miliki nilai negara (SBN) capai Rp 894,3 miliar. Dari program tersebut, Pemerintah sukses menghimpun penerimaan pajak negara lewat PPS sebesar Rp 1,42 triliun.

Jumlah di atas sudah pasti akan terus mengalami perubahan dan penambahan. Sampai pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Oleh sebab itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus mengajak Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Adapun, kebijakan PPS di bagi jadi dua. Pertama di peruntukkan bagi peserta yang belum mengungkap harta yang di peroleh sebelum saat Desember 2015.

Baca Juga: Program Generasi Bangun Negeri Fokus Di Luncurkan Oleh Bakrie Group

Wajib Pajak ! Pemerintah Sudah Dapatkan Beberapa Triliun

Kebijakan I PPS

Kebijakan I PPS meliputi pengenaan tarif PPh Final 11 prosen bagi harta di luar negeri yang tidak di repatriasi, 8 prosen untuk harta di luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri, dan 6 prosen bagi harta di luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri dan juga di investasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan.

Selanjutnya, Kebijakan II PPS di peruntukkan bagi WP yang belum mengungkap harta yang di peroleh berasal dari 2016 s.d. 2020 dalam SPT Tahunan 2020.

Ada terhitung pengenaan tarif PPh Final yaitu 18 prosen bagi harta di luar negeri yang tidak di repatriasi, 14 prosen harta di luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri, dan juga 12 prosen harta di luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri, dan juga di investasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbarukan.

Pelaporan PPS di tunaikan secara online lewat account mesti pajak di web site djponline.pajak.go.id  dalam jangka kala 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Sumber : https://www.liputan6.com/